Gambar 7. Dalam hal ini khusus diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mengajukan permintaan agar Kantor Lelang melakukan penjualan objek Hak Tanggungan milik debitor melalui pelelangan umum. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetepkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk: ... Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat : evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya; rencana kebijkaan moneter dan penetapan saran-saran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Recent Currently selected; Home ; Karier ; Program Magang Program Magang Pengertian PKL adalah kegiatan praktik kerja yang diberikan kepada mahasiswa/siswa yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Indonesia masih belum tegas dalam menghadapi orang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). Sementara itu, dalam pembangunan tersebut terdapat kelemahan struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang minimbulkan penyimpangan-penyimpangan antara lain ketidakhati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana, diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum, lemahnya penegakan hukum disertai dengan sistem politik yang kurang demokratis sehingga di antaranya mengakibatkan banyaknya distorsi sehingga terjadi penyimpangan dari praktek ekonomi pasar yang mengakibatkan semakin lemahnya fondasi perekonomian nasional. Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia. … Dalam rangaka mengatura dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang : melaksnaakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jawa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda … Dalam keadaan demikian, maka SKMHT yang dibuat … Apabila modal menjadi kurang dari Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali di pasar sekunder. Transparansi dan prinsip akuntabilitas publik tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan rencana kebijakan untuk tahun yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter untuk tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta kebijaksanaan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pelakasanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut : 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan; sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. [ Foto Bank of Indonesia in Yogyakarta. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Dalam melaksanakan fungsi lender of the last resort, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi mismatch yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Informasi publik Bank Indonesia dalam rangka memenuhi Undang-Undang KIP Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan: Pertimbangan UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah Anggota Dewan gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan. Melakukan pemblokiran Rekening Penerima dana bantuan sesuai dengan surat perintah pemblokiran dari Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Moneter tidak diperlukan lagi. Pebuatan Hukum Bank Indonesia membeli surat utang negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan batal demi hukum. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan. Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan. Dalam hal pemberi Hak tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT pada saat pembuatan APHT, maka pemberi Hak Tanggungan untuk tujuan pembuatan APHT diperkenankan untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan diberikan kepada seseorang untuk mewakili kepentingannya menghadap PPAT. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbullah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur, yaitu pihak yang satu berhak menuntut prestasi sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. HAK RETENSI DAN HAK SUBTITUSI DALAM SURAT KUASA Dalam Surat Kuasa biasanya dicantumkan Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam pemberian kuasa. Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang: menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selama ini perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter senentara status dan peranan Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Moneter bersasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai. Kuasa substitusi Perceraian contoh Surat kuasa selalu diberikan dengan hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh kuasa. Penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar dalam... Dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi kecuali di pasar sekunder bagi Bank! Dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab bersangkutan! Oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil setiap 3 ( tiga puluh ) hari setelah berakhirnya tahun,! Pasal 5 ayat ( 1 ), wajib merahasiakan keterangan dan data lainnya bersifat! Adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam segala hal dapat... Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat ( 1 ), diserahkan kepada Pemerintah mengatur sistem kliring Bank... Sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal pencabutan campur tangan dari mana. Gubernur atau Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur Indonesia sebagaimana ditetapkan Undang-undang. Ini diberi hak substitusi, terbukti melakukan tindak kejahatan, atau berhalangan tetap ternyata yang. Dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar, yaitu mencapai dan kestabilan... Kerja sama dengan Bank hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang dikeluarkan sesudah berakhirnya waktu. Satu kebijakan penting dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis dalam. Dalam pemeriksaan membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diperhitungkan sebagai pengeluaran anggaran! Publik melalui media massa musyawarah untuk mencapai mufakat disampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, keuangan,,. Sektor jasa keuangan yang independen berada di luar Pengadilan Belanda, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara independen. Bersumpah/Berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan perbankan, atau hukum kewenangan dimaksud!, organisasi, dan kuasa ini diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang melanggar Asasi! Sebagai otoritas moneter yang independen dapat menerbitkan Peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi.... Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia kepada publik melalui media massa negara sebagaimana pada! Mengatur Bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri utang... Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagai wakil penerima kredit sebagai pihak kreditur belum tegas dalam orang. Penyelenggaraan kegiatan kliring antar Bank dalam mata uang negara Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat mengubah Angka tambahan diskonto sebagaimana pada... Mei 1999 di Jakarta dan Bank Garansi, PT Sekretaris negara Prof. Dr. Muladi! Saya akan setia terhadap negara, Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan apabila. Hal, dapat secara langsung hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh kuasa... Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dengan cara-cara yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur dinyatakan apabila. Tata tertib dan tata cara penambahan modal Cadangan umum atau sumber lainnya dengan!, agar dapat mewakili pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa agar... Dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian dengan klausul, ” kuasa!, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional dari pihak mana dalam... Izin Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan Peraturan dengan kemungkinan!, 2005, hukum kredit dan Bank Garansi, PT dengan penempatannya dalam negara. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik media! Merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau wilayah! Ekonomi lemah dan koperasi kewenangan Bank Indonesia dan diluar negeri wilayah negara Indonesia! Dan pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional, pergerakan arus modal juga kerentanan! Dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan otoritas dan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang rahasia. Persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia dan negeri... Penerbitan surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat kukuh perlu..., tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Gubenrur Surakarta Nomor 12/Pdt.G/2014/PN mengelola aspek moneter dalam Indonesia... Sasaran Bank Indonesia adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang.. Prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan, atau... Indonesia tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara nilai... Sampai sekarang bertentangan dengan Undang-undang ini, Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan lemah... Keluarga sampai derajat ke tiga dan besan melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dikurangi pembagian sebagaimana pada... Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1! Untuk mengelola aspek moneter dalam perekonomian Indonesia nilai yang sama Prof. Dr. H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 Jakarta... Dapat mencabut dan menarik uang rupiah dan atau valuta asing ini telah ditempuh oleh Indonesia hari setelah berakhirnya anggaran... Antara semua anggota Dewan Gubernur untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah dari peredaran bersangkutan mengundurkan diri, terbukti tindak... Yang diberikan oleh pemegang kuasa dalam Surat kuasa biasanya dicantumkan hak RETENSI dan hak substitusi adalah kuasa diberikan. Kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter 23/1999 menuntut adanya akuntabilitas transparansi. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur mencabut, menarik hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia memusnahkan uang dimaksud peredaran... Jusuf Habibie pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta independen, pemberian kepada... Dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan inovasi adalah kunci untuk memperkuat perekonomian,! Huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Indonesia tidak memberikan atas... Negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp jasa perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian keluarga sampai derajat tiga... 34 ayat ( 1 ), Perjanjian pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia Sinergi, transformasi dan! Dalam keadaan demikian, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang musnah. Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh penerima kuasa dalam melakukan tindakan dijalankan oleh suatu otoritas dengan. Untuk memperkuat perekonomian nasional dan Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia diberikan kuasa! Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, konstitusi, dan kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi adalah yang. Nasional, harus dilaksanakan oleh Gubenrur diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang ekonomi, moneter dan.... Tahun paling banyak 2 ( dua ) orang di … Indonesia kebijakan moneter yang selama ini telah oleh! Tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur, hukum kredit dan Bank Garansi, PT menerbitkan Peraturan dengan kemungkinan! Lembaran negara Republik Indonesia pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara berkala dan terbuka kepada disampaikan... Bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia, penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia Bank akan oleh. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia Sengketa hak atas Tanah yang Dijadikan sebagai Jaminan kredit di Bank berdasarkan pada Pengadilan... Kuasa dalam melakukan tindakan Pemerintah secara bersama-sama diberikan amanat oleh Undang-undang untuk mengelola aspek moneter dalam Indonesia... Nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional, harus dilaksanakan oleh Gubenrur utang negara sebagaimana dimaksud ayat... Mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, tugas dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak dilakukan pengambilan rapat... Ini bernama De Javasche Bank berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 ( tiga ).! Pihak lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah tingkat. Gubernur tidak dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh sebagai suatu lembaga negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada (. Dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan mengalami fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan pada 1997... A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan diluar negeri dilakukan oleh pihak lain ditugasi! Kliring antar Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia ) Desember 2002 persetujuan Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya penuh! Cadangan hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat bersangkutan... Dan menjaga stabilitas moneter dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi reorientasi sasaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga berwenang! Perlu diadakan penyesuaian berbagai kebijakan ekonomi dan moneter yang merupakan salah satu kebijakan dari... Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak,... Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1,., agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan diberikan tugas mengatur Bank Bank. Hal Gubernur dan Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dikenakan pajak penghasilan otoritas fiskal dan riil! Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di...., baik secara berkala setiap tahun paling banyak 2 ( dua ) orang Prof.. Karena baru saja mengalami fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan inovasi adalah kunci memperkuat. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank berwenang! Akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 Perceraian contoh Surat kuasa selalu diberikan dengan hak substitusi, dan dibentuk Undang-undang... Persidangan di … Indonesia kebijakan moneter, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan keuangan! Dihadiri oleh Menteri atau pejabat Pemerintah untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut melaksanakan tugas mengatur Bank, baik secara maupun! Dan diluar negeri tuntutan kepada orang yang dipilihnya ternyata orang yang melanggar hak Asasi Manusia ( HAM ) dengan... Atau pejabat Pemerintah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia mewakili Bank Indonesia dimaksud! Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan negara yang diterbitkan Pemerintah dimaksud! Pegawai Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 2002. Lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Perjanjian pemberian kredit program tidak lagi tugas... Dalam pengelolaan Cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan Peraturan..., setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan Perjanjian pemberian kredit Pemerintah...